Aditya Panji/KompasTekno
JAKARTA, KOMPAS.com — Bali akan menjadi tuan rumah konferensi Internet Governance Forum (IGF) pada 22 sampai 25 Oktober 2013. Forum tata kelola internet tingkat dunia yang dimandatkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ini ternyata belum sepenuhnya siap.
Acara tersebut digelar oleh para pemangku kepentingan di industri internet, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika dari pihak pemerintah, Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF) dari swasta, dan masyarakat.
Menurut Ketua ID-IGF Semmy Pangerapan, penyelenggara acara ini telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan perwakilan PBB. Program acara sudah dirumuskan. Namun, ia mengaku bahwa acara ini masih kekurangan dana.
"Masalah dana ini sangat kritis, sementara waktu penyelenggaraannya lebih kurang tinggal dua bulan lagi. Kami berharap pemerintah dan perusahaan telekomunikasi mau mendukung konferensi ini," ujarnya saat dihubungi KompasTekno, Kamis (11/7/2013).
Semmy berencana mengajak beberapa kementerian untuk turut mendukung acara ini, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Sebelumnya, penyelenggara telah menyampaikan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk meminta kesediaan pemilik akun @SBYudhoyono itu membuka acara ini.
Konferensi IGF di Bali diyakini Semmy akan menjadi barometer penting bagi negara lain dalam tata kelola internet. IGF terkait dengan Deklarasi Millennium Development Goal (MDG) No. 555/2 tahun 2000 dan Kesepakatan World Summit on the Information Society (WSIS) No. 060/1/2005.
Acara ini akan dihadiri pakar dan pelaku bisnis internet dari berbagai dunia. Rencananya, akan hadir 2.500 undangan, dan 1.000 undangan di antaranya berasal dari Indonesia. Ada 6 bahasa asing yang akan digunakan, dan tentu saja, bahasa Indonesia.
Dalam konteks kepentingan dalam negeri, berikut adalah beberapa hal yang disampaikan ID-IGF (dalam keterangan tertulis mereka) mengenai manfaat IGF ke-8 di Indonesia:
- Memperkuat posisi Indonesia sebagai poros penting internet global.
- Menjadikan Indonesia sebagai sumber belajar bagi bangsa/negara lain.
- Membuka peluang komunitas Indonesia mulai berkiprah secara global.
- Membuka potensi kerja sama dan alih pengetahuan antar-pelaku kunci.
- Mendorong dialog tata-kelola internet yang inklusif, transparan, akuntabel, egaliter, dan melibatkan pemangku kepentingan majemuk.
- Menstimulasi pertumbuhan dan pasar akses internet dalam negeri.
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar